Frequently Asked Questions - All FAQs

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai
dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
Sesuai pasal 2 Permendesa PDTT no 1/2015 bah

wa ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi :
a. sistem organisasi perangkat Desa;
b. sistem organisasi masyarakat adat;
c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
e. pengelolaan tanah kas Desa;
f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
g. pengelolaan tanah bengkok;
h. pengelolaan tanah pecatu;
i. pengelolaan tanah titisara; dan
j. pengembangan peran masyarakat Desa.

Sedangkan Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adat (pasal 3 Permendesa PDTT No 1/2015) meliputi: 

a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
b. pranata hukum adat;
c. pemilikan hak tradisional;
d. pengelolaan tanah kas Desa adat;
e. pengelolaan tanah ulayat;
f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat;
g. pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat Desa adat; dan
h. masa jabatan kepala Desa adat

Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa
atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa

Sesuai pasal 5 Permendesa PDTT No 1/2015 bahwa ruang lingkup kewenangan desa berdasarkan bersekala lokal meliputi :

a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,
sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui
penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan
yang sesuai dengan esensi masalah
dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. (UU
Desa psl 1)

Meningkatkan pengetahuan, merubah sikap menjadi
lebih kritis, lebih mandiri, serta meningkatkan
ketrampilan untuk mengelola potensi yang dimilikinya
agar lebih berdayaguna dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Prinsip pemberdayaan masyarakat meliputi :
a. Rekognisi
b. Subsidiaritas
c. Partisipatif
d. Gotong royong

e. Terarah (targetted)
f. Pemihakan
g. Kemandirian
h. Desentralisasi
i. Keswadayaan
j. Keberlanjutan

a. Mengidentifikasi kebutuhan pembangunan desa
    bersama masyarakat
b. Merencanakan pembangunan desa bersama
    masyarakat
c. Penyusunan usulan rencana pembangunan
    desa
d. Pengorganisasian penggerakan swadaya gotong
    royong
e. Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan pembangunan
f. Penilaian dan pelaporan kegiatan pembangunan
g. Perencanaan tindak lanjut pembangunan

Ciri-ciri masyarakat desa yang berdaya adalah :
a. Terbuka terhadap perubahan
b. Proaktif
c. Bertanggungjawab
d. Terarah/memiliki rencana yang jelas

e. Mau belajar dari kesalahan
f. Berani maju
g. Kreatif
h. Mawas diri
i. Peka terhadap kebutuhan masyarakat
j. Mandiri
k. Kondisi kehidup masyarakat selaras serasi dan
    seimbang.

Sistem Pembangunan Desa adalah suatu system
pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah
desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa
dengan semangat gotong royong mulai dari perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem
pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan
perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa
dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan,
dan kegotongroyongan guna mewujudkan
pengarusutamaan perdamaian, keadilan sosial dan
kesejahteraan.

Tahapan Pembangunan Desa merupakan rangkaian proses pembangunan yang dilakukan secara terencana dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan pembangunan desa:

1. Tahap Perencananaan: Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan melakukan Identifikasi kebutuhan pembangunan, penentuan skala prioritas, penyusunan rencana yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Output dari tahapan ini adalah Dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan Rancangan APBDes;
2. Tahap Pelaksanaan: Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
3. Tahap Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa: Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan dan pengawasan pada proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan yang hasilnya menjadi dasar pembahasan pada musyawarah Desa.