1. KEDUDUKAN
  2. VISI DAN MISI
  3. TUJUAN DAN SASARAN
  4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
  5. STRUKTUR ORGANISASI
  6. URAIAN TUPOKSI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

A. Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan

4. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VISI :

“Terwujudnya Kemandirian Desa melalui Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Peran Kelembagaan Masyarakat Desa dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menuju Pandeglang BERKAH“.

Penjelasan Visi

Kemandirian Desa  adalah  Suatu kondisi dinamis yang memungkinkan desa mampu membangun diri dan lingkungannya berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi dan kewenangan yang ada padanya yang difasilitasi oleh Pemerintah dan seluruh pelaku pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat  adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

Kelembagaan masyarakat adalah suatu norma khusus yang menata suatu tindakan yang berpola untuk keperluan bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan  pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan  adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam  sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pandeglang BERKAH adalah Merupakan wujud kebaikan yang bertambah dan berkesinambungan bagi segenap masyarakat Kabupaten Pandeglang sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan. Disamping itu juga, kata BERKAH merupakan motto yang berarti bahwa Kabupaten Pandeglang : Bersih, Elok, Ramah, Kuat, Aman dan Hidup, disingkat BERKAH.

 

MISI 

  1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat;
  2. Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa;
  4. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Penataan Aset Desa;

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan tujuan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai, adapun tujuan yang ingin di capai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

  1. Mewujudkan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi unggulan pedesaan dan teknologi tepat guna menuju desa mandiri
  2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui lembaga kemasyarakatan desa
  3. Mewujudkan pemerintahan desa yang baik dengan manajemen pemerintahan desa yang berbasis good governance
  4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan desa dan penataan asset desa

 

Sasaran

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu menengah yang dialokasikan dalam periode tahunan, semesteran dan triwulan atau bulanan. Sasaran yang ingin di capai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

  1. Diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pemerintahan desa pemberdayaan ekonomi dan masyarakat yang bersifat partisipatif,
  2. Diarahkan pada peningkatan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
  3. Diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
  4. Diarahkan pada peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui BUMDES dan Usaha Mikro lainnya
  5. Diarahkan pada Pengentasan Desa tertinggal
  6. Diarahkan pada pemerataan infrastruktur perdesaan
  7. Diarahkan pada pembinaan administrasi agar terbangun tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa
  8. Diarahkan pada pembinaan pengelolaan keuangan desa
  9. Diarahkan pada tersedianya database desa

Strategi

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pandeglang pada tahun 2016 - 2021  merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Pandeglang tahun 2016 - 2021 yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021.

Strategi dan Arah Kebijakan Daerah diperlukan dalam upaya mencapai tujuan yang telah direncanakan. Strategi menjadi penting karena merupakan penyatuan rencana yang mencakup banyak hal secara terpadu yang menghubungkan keunggulan-keunggulan guna mengatasi persoalan yang datang baik dari intern maupun ekstern.

Adapun Strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah :

  1. Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan bagi aparatur pemerintah desa
  2. Meningkatkan partisipasi masyarakat perempuan dalam pembangunan
  3. Peningkatan kapasitas dan regulasi terkait lembaga kemasyarakatan di desa
  4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penumbuhkembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan potensi desa
  5. Penumbuh kembangkan inovasi masyarakat melalui teknologi tepat guna
  6. Menurunkan persentase desa tertinggal
  7. Meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan desa berkelanjutan
  8. Pembinaan Pembinaan pengelolaan keuangan desa
  9. Pendataan dan inventarisasi database desa

 

Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan – tindakan tertentu. Adapun kebijakan yang disusun juga merupakan pegangan bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah atau anggota organisasi dan masyarakat agar tercapai kelancaran serta keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi pemerintah. Adapun kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

  1. Mewujudkan Desa mandiri menuju masyarakat sejahtera;
  2. Memperkuat kelembagaan BUMDes, dan UMKM Pedesaan;
  3. Membentuk Posyantek sebagai wadah penampung inovasi masyarakat;
  4. Penguatan partisipasi masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan desa;
  5. Menyusun regulasi tentang tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa;
  6. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa;

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

KEPALA DINAS

  • Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan masyarakat, Kelembagaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Pemerintahan desa.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
  1. penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, pengembangan dan pemerintahan desa;
  2. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, pengembangan dan pemerintahan desa;
  3. pengoordinasian pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kelembagaan dan pengembangan dan pemerintahan desa;
  4. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat, usaha ekonomi desa, pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pemerintahan desa;
  5. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Rincian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

  1. merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
  2. merumuskan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  3. menyusundan melaksanakan rencana program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  4. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  5. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  6. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas;
  7. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas;
  8. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
  9. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
  10. melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  11. melaksanakan pengamanan kebijakan pengawasan dan pengendalian pelayanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  12. melaksanakantertib administrasi dan pelaporan.
  13. melakukanpengawasan, pembinaan dan penilaian terhadap hasil pekerjaan bawahan.
  14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  15. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

SEKRETARIAT 

  • Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  • Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
  1. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
  2. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
  3. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  4. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
  5. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
  6. melaksanakan penatausahaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Rincian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

  1. merencanakan operasional kerja Sekretariat Dinas berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
  2. mengkoordinasi segala kegiatan antara bidang dalam lingkup dinas;
  3. mengatur dan membina kerjasama dalam pengurusan administrasi dinas;
  4. memberi petunjuk analisis dan pengembangan kinerja dinas;
  5. mengoordinasikandan menyelenggarakanperencanaan,pelaksanaan,pengendalian,evaluasidan pelaporan kegiatan dinas;
  6. memberi petunjuk pembinaan organisasi, pendidikan dan latihan dalamrangka pengembangan sumber daya aparatur dinas;
  7. mengatur urusan tata usaha, keuangan, aset, perencanaan dan pengendalian serta pembinaan kepegawaian dinas;
  8. mengatur tata naskah dinas dan rumah tangga dinas;
  9. melaksanakan inventarisasi semua barang bergerak dan tidak bergerak milik dinas;
  10. memberi petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada lingkungan dinas;
  11. membina perpustakaan dinas;
  12. melaksanakan penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat;
  13. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan;
  14. mengembangkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan;
  15. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan;
  16. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas kepada Kepala Dinas; dan
  17. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

 

Subbagian Umum dan Kepegawaian 

  • Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  • Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  1. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  2. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
  3. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian. 

Rincian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

  1. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas;
  2. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
  3. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
  4. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
  5. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas;
  6. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
  7. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
  8. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan dinas;
  9. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
  10. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
  11. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
  12. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
  13. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
  14. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standar Operating Procedures (SOP), serta fasilitasi terhadap kegiatan análisis jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  15. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
  16. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Subbagian Keuangan 

  • Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  • Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara/daerah yang menjadi kewenangan Dinas.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
  1. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
  2. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
  3. penatausahaan barang milik negara/daerah yang menjadi kewenangan Dinas; dan
  4. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan dinas. 

Rincian tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut:

  1. merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman kerja;
  2. menghimpundan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan;
  3. mengumpulkan,mengolah data dan informasi, mengiventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan keuangan;
  4. melaksanakan analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monev anggaran, dan pelaporan keuangan serta aset dinas;
  5. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian;
  6. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian;
  7. melaksanakan administrasi keuangan;
  8. melaksanakan pembinaan terhadap pemegang kas dan penyimpanan/pengurus barang dinas;
  9. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standard Operating Procedures (SOP), serta fasilitasi terhadap kegiatan análisis jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  10. mengevaluasi pelaksaan tugas staf Sub Bagian Keuangan;
  11. melaporkan hasil pelaksanan tugas staf Sub Bagian Keuangan kepada Sekretaris; dan
  12. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

 

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

  • Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
  • Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas.
  • Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
  1. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dinas;
  2. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
  3. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan; dan
  4. pelaksanaan penyusunan pelaporan kegiatan dinas. 

Rincian tugas Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

  1. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
  2. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas;
  3. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Dinas;
  4. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
  5. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
  6. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
  7. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
  8. menyusun program kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan;
  9. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
  10. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  11. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  12. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  13. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  14. menghimpun, meneliti, dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing, Bidang, Subbidang dan Subbagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan;
  15. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai plafon anggaran yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku;
  16. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standard Operating Procedures (SOP), serta fasilitasi terhadap kegiatan análisis jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  17. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas sebagai bahan pengambilan kebijakan;
  18. menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan dari masing-masing subbagian dan subbidang sebagai bahan penyusunan laporan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK);
  19. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  20. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  21. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
  22. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

BIDANG PEMERINTAHAN DESA 

  • Bidang Pemerintahan Desa di pimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  • Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan administrasi dan penataan pemerintahan desa serta pengembangan kapasitas aparatur desa.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan perencanaan Bidang Pemerintahan Desa;
  2. perumusan kebijakan teknis pembinaan administrasi pemerintahan desa, tata pemerintahan desa serta pengembangan kapasitas aparatur desa;
  3. pelaksanaan pembinaan,koordinasi dan fasilitasi dalam pembinaan administrasi pemerintahan desa, tata pemerintahan desa serta pengembangan kapasitas aparatur desa;
  4. penyelengggaraan pembinaan administrasi pemerintahan desa, tata pemerintahan desa serta pengembangan kapasitas aparatur desa;
  5. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan desa, tata pemerintahan desa serta pengembangan kapasitas aparatur desa; dan
  6. pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas fungsinya. 

Rincian tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja Bidang Pemerintahan Desa;
  2. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;
  3. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa;
  4. mengoordinasikandan memfasilitasi pembentukan, pemilihan, peresmian, pemberhentian dan penggantian antar waktu BPD;
  5. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan pemerintahan desa;
  6. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi pemerintahan desa;
  7. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  8. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan tata pemerintahan desa;
  9. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan penyusunan peraturan yang terkait dengan pemerintahan desa;
  10. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan kodefikasi dan penataan desa;
  11. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa;
  12. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan tata pemerintahan desa;
  13. menyusun rencana kerja seksi pengembangan kapasitas aparatur desa;
  14. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa;
  15. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan pelatihan aparatur pemerintah desa;
  16. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa;
  17. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan seminar pengembangan kapasitas aparatur desa ;
  18. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan kapasitas aparatur desa; dan
  19. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Seksi Administrasi Pemerintahan Desa 

  • Seksi Administrasi Pemerintahan Desa di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.
  • Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:
    1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan administrasi pemerintahan desa;
    2. penyusunan program dan kegiatan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
    3. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
    4. penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan desa; dan
    5. pelaksanaanpengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan administrasi pemerintahan desa. 

Rincian tugas Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi administrasi pemerintahan desa;
  2. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;
  3. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa;
  4. mengoordinasikandan memfasilitasi pembentukan, pemilihan, peresmian, pemberhentian dan penggantian antar waktu BPD;
  5. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan pemerintahan desa;
  6. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi pemerintahan desa; dan
  7. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Seksi Tata Pemerintahan Desa 

  • Seksi Tata Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Kepala Seksi yangberada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.
  • Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan tata pemerintahan desa.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:
    1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan tata pemerintahan desa;
    2. penyusunan program dan kegiatan pembinaan tata pemerintahan desa;
    3. penyusunan bahan kooordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan tata pemerintahan desa;
    4. penyelenggaraan pembinaan tata pemerintahan desa; dan
    5. pelaksanaanpengawasan dan evaluasi kegiatan pembinaan tata pemerintahan desa. 

Rincian tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi tata pemerintahan desa;
  2. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan tata pemerintahan desa;
  3. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan penyusunan peraturan yang terkait dengan pemerintahan desa;
  4. mengoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan kodefikasi dan penataan desa;
  5. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa;
  6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan tata pemerintahan desa; dan
  7. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa 

  • Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.
  • Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa mempunyai fungsi:
    1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa;
    2. penyusunan program dan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa;
    3. penyusunan bahan kooordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa;
    4. penyelenggaraan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa; dan
    5. pelaksanaanpengawasan dan evaluasi kegiatan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa. 

Rincian tugas Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa adalah sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi pengembangan kapasitas aparatur desa;
  2. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa;
  3. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan pelatihan aparatur pemerintah desa;
  4. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa;
  5. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan seminar pengembangan kapasitas aparatur desa ;
  6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan kapasitas aparatur desa; dan
  7. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

BIDANG BINA KEUANGAN DESA 

  • Bidang Bina Keuangan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  • Kepala Bidang Bina Keuangan Desa mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan pengelolaan keuangan, kekayaan dan aset desa serta peningkatan pendapatan asli desa.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Bina Keuangan Desa mempunyai fungsi:
    1. penyusunan perencanaan Bidang Bina Keuangan Desa;
    2. perumusan kebijakan teknis pembinaan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan kekayaan dan aset desa serta peningkatan pandapatan asli desa;
    3. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan kekayaan dan aset desa serta peningkatan pandapatan asli desa;
    4. penyelengggaraan pembinaan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan kekayaan dan aset desa serta peningkatan pandapatan asli desa;
    5. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan kekayaan dan aset desa serta peningkatan pandapatan asli desa; dan
    6. pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas fungsinya. 

Rincian tugas Kepala Bidang Bina Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

  1. menyusun rencana kerja Bidang Bina Keuangan Desa;
  2. mengkoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan keuangan desa;
  3. mengkoordinasikandan memfasilitasi pembinaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes);
  4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa;
  5. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan pengembangan pendapatan asli desa;
  6. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan pendataan potensi desa dan inovasi sumber pendapatan asli desa;
  7. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan upaya pengembangan potensi pendapatan asli desa;
  8. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan kelembagaan ekonomi di perdesaan;
  9. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan pendapatan asli desa;
  10. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan kekayaan dan aset desa;
  11. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan inventaris kekayaan dan aset desa;
  12. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kekayaan dan aset desa;
  13. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan penataan dan pemanfaatan aset desa;
  14. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan kekayaan dan aset desa; dan
  15. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Seksi Pengendalian Keuangan Desa 

  • Seksi Pengendalian Keuangan Desa dipimpin oleh Seorang Kepala Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Keuangan Desa.
  • Kepala Seksi Pengendalian Keuangan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan desa.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengendalian Keuangan Desa mempunyai fungsi:
    1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan pengendalian keuangan desa;
    2. penyusunan program dan kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa;
    3. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan Pengendalian keuangan desa;
    4. penyelenggaraan pembinaan pengelolaan keuangan desa; dan
    5. pelaksanaanpengawasan dan evaluasi kegiatan pembinaan pengendalian keuangan desa.

Rincian tugas Kepala Seksi Pengendalian Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

  1. menyusun rencana kerja seksi Pengendalian keuangan desa;
  2. mengkoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengendalian keuangan desa;
  3. mengkoordinasikandan memfasilitasi pembinaan penyusunan APBDes dan RKPDes;
  4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan Pengendalian keuangan desa; dan
  5. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Seksi Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa 

  • Seksi Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Keuangan Desa.
  • Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan desa.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa mempunyai fungsi:
  1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan pengelolaan kekayaan dan aset desa;
  2. penyusunan program dan kegiatan pembinaan pengelolaan kekayaan dan aset desa;
  3. penyusunan bahan kooordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan kekayaan dan aset desa;
  4. penyelenggaraan pembinaan pengelolaan kekayaan dan aset desa; dan
  5. pelaksanaanpengawasan dan evaluasi kegiatan pengelolaan kekayaan dan aset desa. 

Rincian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa adalah sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi pengelolaan kekayaan dan aset desa;
  2. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan kekayaan dan aset desa;
  3. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan inventaris kekayaan dan aset desa;
  4. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kekayaan dan aset desa;
  5. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan penataan dan pemanfaatan aset desa;
  6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan kekayaan dan aset desa; dan
  7. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 Seksi Pengembangan Potensi Desa 

  • Seksi Pengembangan Potensi Desa di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yangberada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Keuangan Desa.
  • Kepala Seksi PengembanganPotensi Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan desa.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi PengembanganPotensi Desa mempunyai fungsi:
    1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan pendapatan asli desa;
    2. penyusunan program dan kegiatan pengembangan pendapatan asli desa;
    3. penyusunan bahan kooordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan pendapatan asli desa;
    4. penyelenggaraan pengembangan peningkatan pendapatan asli desa; dan
    5. pelaksanaanpengawasan dan evaluasi kegiatan pengembangan potensi asli desa. 

Rincian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa adalah sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi Pengembangan Potensi Desapendapatan asli desa;
  2. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan pengembangan pendapatan asli desa;
  3. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan pendataan potensi desa dan inovasi sumber pendapatan asli desa;
  4. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan upaya pengembangan potensi pendapatan asli desa;
  5. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan kelembagaan ekonomi di perdesaan;
  6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan pendapatan asli desa; dan
  7. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

  • Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  • Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok pengembangan usaha ekonomi desa,  teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan  pemberdayaan masyarakat desa.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:
    1. penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat desa;
    2. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha ekonomi desa, teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan, serta pemberdayaan masyarakat desa;
    3. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam bidang pengembangan usaha ekonomi desa, teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan, serta pemberdayaan masyarakat desa;
    4. penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi desa, teknologi tepat guna, dan pengembangan kawasan perdesaan serta pemberdayaan masyarakat desa;
    5. pengendalian dan evaluasi di bidang pengembangan usaha ekonomi desa, teknologi tepat guna, dan pengembangan kawasan perdesaan, serta  pemberdayaan masyarakat desa; dan
    6. pelaksanaantugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Rincian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

  1. menyusun rencana Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
  2. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan peningkatan usaha ekonomi masyarakat;
  3. melaksanakan pembinaan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM);
  4. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan lembaga usaha ekonomi perdesaan, pengembangan pasar desa, Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Pengembangan Usaha BUM Desa, Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
  5. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM);
  6. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan Kawasan Perdesaan;
  7. melaksanakan Suvervisi, bimbingan teknis, arahan pengembangan kawasan perdesaan;
  8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan perdesaan;
  9. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  10. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan teknologi tepat guna;
  11. pemberian bimbingan teknis dan supervisi, arahan dan pelatihan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
  12. melaksanakan fasilitasi pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa, Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
  13. melaksanakan fasilitasi pengembangan kapasitas masyarakat desa, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
  14. melaksanakan Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan program kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
  15. melaksanakantugas lain yang yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

  

Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) 

  • Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  • Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan desa.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM)mempunyai fungsi:
    1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
    2. penyusunan program dan kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
    3. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
    4. penyelenggaraan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
    5. pelaksanaanpengawasan dan evaluasi kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi. 

Rincian tugas Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat    (PUEM) adalah sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM);
  2. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan peningkatan usaha ekonomi masyarakat;
  3. melaksanakan pembinaan Pengembangan Usasha Ekonomi Masyarakat (PUEM);
  4. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan lembaga usaha ekonomi perdesaan, pengembangan pasar desa, Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Pengembangan Usaha BUM Desa, Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
  5. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM); dan
  6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan 

  • Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  • Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi:
    1. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan  sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
    2. menyusun program dan kegiatan  pengembangan  sarana dan prasarana kawasan  perdesaan;
    3. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan sarana prasarana  kawasan perdesaan;
    4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi, arahan dan pelatihan pengembangan  kawasan perdesaan; dan
    5. pelaksanaanpemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan sarana/prasarana kawasan perdesaan. 

Rincian tugas Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan adalah sebagai berikut :

  1. meyusun rencana kerja seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan;
  2. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan Kawasan Perdesaan;
  3. melaksanakan supervisi, bimbingan teknis, arahan pengembangan kawasan perdesaan;
  4. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan perdesaan; dan
  5. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Teknologi Tepat Guna 

  • Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  • Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Teknologi Tepat Guna.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi:
  1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat desa, Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi tepat Guna;
  2. penyusunan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
  3. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa, Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
  4. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna; dan
  5. pelaksanaanpengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Tehnologi Tepat Guna. 

Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Teknologi Tepat Guna adalah sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi Pemberdayaan Masyarakat desa, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
  2. mengoordinasikandan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan teknologi tepat guna;
  3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi, arahan dan pelatihan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
  4. melaksanakan fasilitasi pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa, Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
  5. melaksanakan fasilitasi pengembangan kapasitas masyarakat desa, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
  6. melaksanakan Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan program kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
  7. melaksanakantugas lain yang yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

BIDANG KELEMBAGAAN DAN BINA MASYARAKAT DESA 

  • Bidang Kelembagaan dan Bina Masyarakat Desa dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
  • Kepala Bidang Kelembagaan dan Bina Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Kelembagaan dan Bina Masyarakat Desa, Kelembagaan Masyarakat dan Kehidupan Sosial Budaya.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Kepala Bidang Kelembagaan dan Bina Masyarakat Desa mempunyai fungsi:
    1. penyusunan perencanaan Bidang kelembagaan dan Bina Kemasyarakatan;
    2. perumusan kebijakan teknis Pengembangan Dinas Permusyawaratan Desa dan Musyawarah Desa, Kelembagaan Masyarakat dan Pengembangan Sosial Budaya;
    3. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam Pengembangan Dinas Permusyawaratan Desa dan Musyawarah Desa, Kelembagaan Masyarakat dan Kehidupan sosial budaya;
    4. penyelenggaraan kelembagaan masyarakat serta pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
    5. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Dinas Permusyawaratan Desa dan Musyawarah Desa, Kelembagaan Masyarakat dan Pengembangan Sosial Budaya; dan
    6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Rincian tugas Kepala Bidang Kelembagaan dan Bina Masyarakat Desa adalah sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja Bidang Kelembagaan dan Bina Masyarakat Desa;
  2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan koordinasi Perencanaan Pembangunan Desa;
  3. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan ( musrenbang ) tingkatdesa;
  4. melaksanakan Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;
  5. mengoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan data instrumen perencanan pembangunan meliputi data profil Desa/Kelurahan dan Rencana Pembangunan Jangka MenengahDesa (RPJMDes);
  6. fasilitasi pengembangan musyawarah desa;
  7. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan penguatan dan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat desa;
  8. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM);
  9. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;
  10. mengoordinasikan dan memfasilitasi Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
  11. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kelembagaan masyarakat desa;
  12. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa;
  13. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan sumber daya gotongroyong masyarakat;
  14. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ( PKK ) meliputi kegiatan Posyandu, GSI, dan P2WKSS;
  15. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan supervisi peningkatan kesejahteraan sosial;
  16. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan motivasi dan swadaya gotongroyong;
  17. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan tradisi dan budaya masyarakat;
  18. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbidang pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; dan
  19. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Seksi Perencanaan Pembangunan Desa 

  • Seksi Perencanaan Pembangunan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Bina Masyarakat Desa.
  • Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan desa.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Desa mempunyai fungsi:
    1. penyusunan bahan perumusan kebijakan di seksi Perencanaan Pembangunan  Desa;
    2. penyusunan program  dan kegiatan seksi Perencanaan  Pembangunan Desa;
    3. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa; dan
    4. pelaksanaanpengawasan dan evaluasi kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa. 

Rincian tugas Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja Seksi Perencanaan Pembangunan Desa;
  2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan koordinasi Perencanaan Pembangunan Desa;
  3. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan ( musrenbang ) tingkatdesa;
  4. melaksanakan Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;
  5. mengoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan data instrument perencanaan pembangunan meliputi data profil Desa/Kelurahan dan Rencana Pembangunan Jangka MenengahDesa (RPJMDes);
  6. fasilitasi pengembangan musyawarah desa; dan
  7. melaksanakantugas lain yang diberikan olehatasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

  

Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa 

  • Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Bina Masyarakat Desa.
  • Kepala Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Kepala Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi:
    1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan Lembaga kemasyarakatan desa;
    2. penyusunan program dan kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
    3. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
    4. penyelenggaraan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
    5. pelaksanaanpengawasan dan evaluasi kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa. 

Rincian tugas Kepala Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan penguatan dan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat desa;
  3. mengoordasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM);
  4. mengoordasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;
  5. mengoordasikan dan memfasilitasi Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
  6. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kelembagaan masyarakat desa; dan
  7. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

  

Seksi Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa 

  • Seksi Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Bina Masyarakat Desa.
  • Kepala Seksi Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa mempunyai fungsi:
    1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
    2. penyusunan program dankegiatan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
    3. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
    4. penyelenggaraan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; dan
    5. pelaksanaanpengawasan dan evaluasi kegiatan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. 

Rincian tugas Kepala Seksi Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa adalah sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja sub bidang pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
  2. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa;
  3. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan sumber daya gotongroyong masyarakat;
  4. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) meliputi kegiatan Posyandu, Gerakan Sayang Ibu, dan P2WKSS;
  5. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan supervisi peningkatan kesejahteraan sosial;
  6. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan motivasi dan swadaya gotongroyong;
  7. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan tradisi dan budaya masyarakat;
  8. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbidang pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; dan
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.