PANDEGLANG.

PRESIDEN Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh kepala desa (kades) untuk menghindari terjadinya penyelewengan Dana Desa (DD). Jokowi tidak ingin ada kades tersangkut hukum gara-gara tidak amanah menggunakan DD yang diberikan Pemerintah Pusat

“Dari 4.000 desa di Indonesia, kurang lebih ada 200 desa yang terkena masalah, kadesnya ditangkap karena menyelewengkan dana desa. Kades harus hati-hati menggunakan dana desa karena pemerintah pusat menyalurkan sekitar Rp 170 triliun setiap tahunnya,” kata Jokowi dalam sambutannya saat berkunjung ke Desa Muruy Kecamatan Menes untuk meresmikan Embung Desa dan silaturahmi dengan para kepala desa se Banten.

Dalam Kunjungan ini, Presiden didampingi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo dan jajarannya disambut meriah warga Kecamatan Menes. Jokowi disuguhi snack berupa rebusan hasil pertanian warga dan duduk santai bersama Gubernur, Bupati Pandeglang di bangku kayu. Ribuan warga dan kepala desa se Banten pun tampak antusias dengan kedatangan Presiden ini.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengajak masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan penggunaan DD di wilayahnya masing-masing. “Pada tahun pertama setiap desa mendapatkan dana Rp 300 juta, tahun kedua Rp 600 juta, dan tahun ke tiga Rp 800 juta. Kalau dana ini tidak memberikan manfaat di desa, pasti ada masalah. Saya minta masyarakat semuanya ikut mengawasi agar DD bisa benar-benar memberikan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan warga desa,” ujarnya.

Orang nomor satu di Indonesia juga meminta semua desa untuk menggunakan DD tepat sasaran, serta dapat digunakan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. “Pakailah untuk pembangunan infrastruktur, embung, irigasi dan lainnya. Paling penting jangan ada yang ngantongin untuk kepentingan pribadi. Dana Desa bisa terus berputar di desa-desa dan jangan kembali ke kota. Dana itu hanya muter di desa, kecamatan, paling di kabupaten, jangan ditarik lagi ke pusat. Kalau berputar Insya Allah desa maju. Saya juga berharap jangan membawa kontraktor ke desa, tenaga kerjanya harus masyarakat, dan bahannya juga di desa,” terangnya.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menuturkan, adanya beberapa desa yang tersangkut masalah hukum akibat penggunaan DD harus menjadi bahan perbaikan dan perhatian. “Penyaluran dana desa tahun 2015 dan 2016 sudah terserap 82 persen, dan tahun 2017 penyerapannya naik menjadi 97 persen. DD ini juga naik dari Rp 24 triliun menjadi Rp 46 triliun. Namun dengan adanya penyimpangan, perlu kita perbaiki. Perlu adanya sistem, dan penegakan hukum yang tegas karena sudah adanya Satgas. Apalagi DD terus bertambah, ada dampaknya terhadap pembangunan, dan peningkatan perekonomian masyarakat,” tuturnya.

Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, penyerapan penggunaan DD tahun 2017 sudah berjalan dengan maksimal sesuai harapan karena dana bantuan dari pusat tersebut digunakan untuk pembangunan embung, infrastruktur, sarana olahraga dan lainnya. “Penggunaan DD sudah 60 persen, dan tahap dua sedang bertahap. Kami berharap dengan adanya DD, angka kemiskinan berkurang, adanya penyerapan tenaga kerja Pandeglang, dan keluar dari predikat daerah tertinggal,” paparnya. (**)