PANDEGLANG.-

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menghadiri langsung rapat koordinasi desa/kelurahan serta kecamatan se Kabupaten Pandeglang di Aula Hotel Wira Carita 6 April 2017 lalu. Kehadiran Mendes dalam acara yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) ini mendapat sambutan positif dari Bupati Pandeglang Hj Irna Narulita, Pj Sekda Feri Hasanudin, Kepala DPMPD Drs Taufik Hidayat, sejumlah pejabat Pemkab, para kepala desa, dan aparatur desa sehingga tak heran suasana rakor saat itu berlangsung semarak dan dimanfaatkan oleh para kades dan perangkatnya untuk bertanya langsung kepada menteri seputar konsep pembangunan desa dan aneka pertanyaan yang menyangkut penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam kesempatan ini, Menteri Eko mengatakan masyarakat Indonesia beruntung memiliki Presiden yang perhatiannya pada desa sangat besar. Menurut menteri, Jika tahun 2017 ini setiap desa rata-rata hanya mendapatkan DD Rp 800-900 juta tahun 2018 jumlah bantuan akan dinaikan rata-rata Rp 1,6 M per desa plus ADD dan DD dari provinsi. “Saya tantang juga Ibu Bupati Pandeglang dan DPRD Pandeglang kalau pemerintah pusat menaikan dana desa dari Rp 60 Tirlyun jadi Rp 120 Trilyun per tahun, Kabupaten Pandeglang harus menaikan ADD-nya dua kali lipat,” kata menteri yang disambut tepuk tangan ratusan aparatur desa.

Besarnya DD menurut Menteri Eko tidak menjamin desa-desa bisa lepas dari ketertinggalan apalagi kalau model dan programnya salah. Menteri menggambarkan, selama 71 tahun Indonesia merdeka dan 13 tahun melakukan reformasi serta anggaran yang sudah dikucurkan ke desa sudah ribuan trilyun ditambah lagi ada 19 kementrian dan lembaga negara programnya ditujukan ke desa-desa misalnya kementrian pertanian, kesehatan mencapai 40-50 persen demikian juga kementrian PUPR, UKM, Pendidikan namun belum mampu melepaskan ketertinggalan. “Belajar dari hal ini Presiden berpesan semuanya disinergikan. Kalau semuanya berjalan masing-masing maka out put nya kecil. Ada satu hal yang kita lupa selama 71 tahun merdeka ternyata kita melakukan sendiri sendiri tanpa konsolidasi,” jelas menteri. Persoalan kemiskinan di desa menurut Menteri Eko dikarenakan masyarakat kurang mendapat kesempatan bekerja karena desa kurang memberikan lapangan kerja dan kurang memiliki infrastruktur dasar. Dari segi soft power, desa juga masih banyak memiliki keterbatasan misalnya tidak ada poly klinik, sekolah, sarana air bersih, PAUD dan sebagainya. “Untuk itu DD pada dua tahun ini diprioritaskan untuk kebutuhan infrastuktur dasar seperti jalan desa, sarana air bersih, MCK, PAUD, pasar. Semua pembangunan infrastruktur dasar desa tidak boleh dilakukan kontraktor tapi harus gotong royong agar ada peningkatan ekonomi di desa,” kata mentri.

 

Masih kata menteri, tahun 2016 sejarah membuktikan desa di Indonesia mampu membangun 60.000 km jalan desa dengan dana desa. “DD sudah berhasil. Jadi jangan mengikuti mereka yang skeptis tentang keberhasilan DD, harus kita mulai walau problemnya banyak,” harapnya. Dengan infrastuktur desa yang baik menurut menteri diharapkan kualitas hidup meningkat. Namun ini semua harus diikuti dengan perbaikan pendapatan agar desa-desa bisa terus bertahan dengan kemajuannya. Kuncinya, DD diorientasikan pada pendapatan,” kata menteri. Dalam kesempatan ini Menteri PDTT menyatakan dalam memajukan desa dan mengakselerasi pertumbuhan masyarakat desa ada empat hal yang perlu dilakukan. Pertama adalah menentukan skala usaha desa dimana program ini dikenal dengan Prokades (Produk Unggulan Kawasan Pedesaan).

Prokades penting agar bantuan optimal. Desa harus punya skala usaha dan mengarah pada skala produksi yang besar. Dan yang harus dilakukan Pemkab, camat dan kades adalah identifikasi potensi desa, tentukan dua atau tiga skala prioritas misalnya kalau mau menanam jagung jangan menanam diatas lahan 100 ha tapi harus lebih luas lagi. Persoalan sekarang adalah masyarakat dihinggapi rasa malas menanam jagung misalnya karena harganya berubah-ubah serta tidak ada jaminan paska panen. Program yang kedua, pembuatan embung desa. Desa diwajibkan menggunakan Rp 200 sampai Rp 500 juta untuk membangun embung desa. Gunanya agar bisa melakukan penanaman 3 kali setahun. Embung dilengkapi saluran irigasi tersier. Embung juga bias diisi ikan untuk mencukupi kekurangan gizi masyarakat. Ketiga adalah BUMDes. Pemerintah berharap DD tidak jadi sumber utama pembangunan desa karena berdasarkan UU, DD untuk mendorong kemandirian desa. Ada banyak desa tertinggal yang sukses dengan BUMDes dan jadi desa mandiri. Pandeglang memiliki potensi alam yang melimpah. Ke depan perlu ada PT Mitra Bumdes Holding karena tidak semua desa punya SDM yang baik. Bupati Kabupaten Pandeglang Hj Irna Narulita berterimakasih atas kehadiran Mendes PDTT dan sejumlah pejabat kementrian dan lembaga Negara dalam rakor. Ia berharap, kehadiran menteri dalam rakoor bisa memberikan wawasan dan pengetahuan kepada para kades dan perangkatnya tentang tata kelola dana bantuan desa. “Kami ucapkan terimakasih atas kehadiran Pak Menteri yang telah banyak mendukung program demi kemajuan Pandeglang.” (**)