PANDEGLANG.-

Dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), ketua RW harus lebih proaktif membantu pemerintahan desa dalam memberdayakan mesyarakat desa pada berbagai aspek pembangunan.

Tujuan dibentuknya Rukun Tetangga dan Rukun Warga baik di tingkat desa maupun kelurahan adalah untuk mewujudkan lembaga teknis yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam hal menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan. Sehingga pembangunan di desa/kelurahan dapat terlaksana dengan baik karena melibatkan berbagai unsur masyarakat di dalamnya.

Menurut Bupati Pandeglang Hj Irna Narulita, kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan diharapkan mampu meningkatkan pemahaman Ketua RW tentang tugas pokok, fungsi dan wewenangnya. “Keberadaan RT dan RW memiliki peran yang sangat strategis. Utamanya sebagai mitra desa/kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,” tegas bupati.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah lembaga kemasyarakatan yang diakui, disahkan dan dibina oleh pemerintah. Lembaga tersebut lahir sebagai penjelmaan dari dua kebutuhan yang saling bersentuhan, yaitu dalam rangka menjembatani hubungan antara masyarakat dengan pemerintah dan membantu pemerintah dalam unsur pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kerjasama pemerintah dengan perangkat RT dan RW merupakan wadah untuk memberdayakan masyarakat sehingga eksistensi lembaga ini perlu terus dibina, diperkuat dan diberdayakan secara berkesinambungan. Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan informasi termasuk peraturan perundang-undangan mulai di tingkat pusat sampai dengan tingkat desa dan kelurahan, sebagai acuan untukpenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan.

Dengan bimbingan teknis ini bupati mengharapkan diharapkan para Ketua Rukun Warga dapat lebih me mahami perannya di pemerintahan desa/kelurahan karena RW adalah mitra kepala desa dan juga mitra kepala kelurahan di lingkungan wilayah kerjanya masing-masing, agar dapat menjembatani suara masyarakat dan saling mengisi dengan pemerintahan desa dan juga kelurahan.

Dalam kesempatan ini, bupati juga menyampaikan agar RT dan RW bekerja dan laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai unsur pemerintahan desa, ketua RT dan RW merupakan mitra untuk itu diharapkan dapat membangun komunikasi yang harmonis, sekaligus bersinergi dengan tetap dan terus melakukan koordinasi maupun konsultasi serta bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di desa dan kelurahan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang Taufik Hidayat mengatakan tujuan dari kegiatan bimtek ini adalah dalam upaya meningkatkan kapasitas lembaga kemasyrakatan. “Ketua RW merupakan mitra dari pemerintah desa dan kelurahan dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa”, jelasnya. (**)