PANDEGLANG.-

Besarnya bantuan keuangan untuk desa-desa di Kabupaten Pandeglang menuntut para kepala desa dan aparaturnya lebih berhati-hati. Kehati-hatian ini diperlukan untuk menghindari persoalan hukum serta menjamin pelaksanaan pembangunan sesuai harapan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) terus melakukan upaya pembinaan dalam tata kelola keuangan desa. Hal ini sesuai dengan intruksi Bupati Pandeglang Hj Irna Narulita SE ME agar Aparatur Desa melaksanakan setiap kegiatan berpihak kepada kepentingan masyarakat.


"Kita harus bisa menjaga amanah dari masyarakat karena uang yang dikelola ini merupakan hasil dari iuran pajak masyarakat, jadi sudah sewajarnya kita berikan lagi untuk masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat," demikian disampaikan Bupati Pandeglang Hj Irna Narulita, dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi yang dilaksanakan BPMPD Pandeglang, Selasa, 15 November 2016 di Mutiara Resort, Carita.


Dengan diberlakukannya pengelolaan keuangan berbasis aplikasi, Bupati Hj Irna Narulita berharap akan lebih transfaran dan akuntabel, sehingga masyarakat bisa mengetahui berapa besaran anggaran yang dikelola setiap tahunnya. "Dengan menggunakan aplikasi dapat lebih cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena tidak semua masyarakat tahu tentang aplikasi, jadi desa juga harus membuat inovasi sebagai perwujudan transparansi misalnya dengan membuat standing banner yang dipampang di kantor desa, berisi program kegiatan desa selama tahun berjalan berikut anggarannya,"ungkap bupati. Kepala Bidang Pemerintahan Desa R Goenara Drajat mengatakan, tujuan dari Bimtek Sstem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi di Kabupaten Pandeglang untuk meningkatkan kapabilitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan.

"Dengan berbasis aplikasi dapat mempermudah Aparatur Pemerintah Desa saat melakukan proses pengelolaan keuangan serta dapat dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya," katanya. Bimtek ini melibatkan para Kepala Seksi dari 32 kecamtan se Kabupaten Pandeglang, 3 orang auditor pada Inspektorat Kabupaten Pandeglang, perwakilan dari DPKA, dan 5 orang unsur pegawai BPMPD Kabupaten Pandeglang."Bimtek akan terus dilakukan dan menyasar semua pihak yang terlibat dalam pelaporan," kata Goenara. Hadir sekaligus menjadi pemateri dalam Bimtek ini BPKP-RI Perwakilan Provinsi Banten Dr Arief Tri Hardiyanto, Assisten Pemkesra Dra Hj. Ida Novaida, dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Drs. Ramadani, M.Si. (**)