PANDEGLANG.- Dalam rangka pencegahan korupsi pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Kabupaten Pandeglang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPKP, Polda Banten, dan Kejaksaan dalam melakukan sosialiasi pencehagan korupsi dan pengawalan bersama pengelolaan keuangan dana desa.

Sejak terbitnya UU Desa di awal Tahun 2014, konstalasi politik desa berubah drastis dimana desa menjadi sangat seksi dan menarik. Mereka yang menjadi kepala desa tidak lagi didominasi oleh tokoh-tokoh kalangan orang tua, melainkan aktivis pemuda dan pergerakan serta penggiat sosial pun banyak yang ikut pertarungan dan terjun menjadi kepala desa. Tak terkecuali di Kabupaten Pandeglang kini desa menjadi sangat strategis dan menjadi pengamatan banyak orang karena menjadi tempat pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Seiring dengan hal tersebut dan sesuai dengan amanat UU Desa , Pemerintah diwajibkan untuk mengalokasikan 10 persen dalam APBN untuk seluruh desa. Kalkulkasi rata-rata, bila ketentuan UU desa ini dipenuhi setiap desa di Indonesia yang jumlahnya 74.754 (di Kabupaten Pandeglang ada 326 desa) itu akan memperoleh kucuran APBN setiap tahun hingga Rp 1 milyar per desa. Dalam memenuhi janji UU Desa pada tahun 2015 pemerintah telah mengalokasikan DD sebsesar Rp 20,7 triliun dan meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp 46,7 triliun dan pada 2017 akan bertambah lagi menjadi Rp 80 triliun dengan catatan jika kondisi keuangan negera membaik. Janji pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa sangat terasa di Kabupaten Pandeglang.

Pembangunan di Perdesaan Menggeliat
Tingginya perhatian pemerintah daerah dan pusat yang banyak menyalurkan berbagai bantuan keuangan untuk menopang pembangunan dan mempercepat kemandirian desa, telah menjadikan pembangunan di pedesaan Kabupaten Pandeglang setahun terakhir ini cukup semarak. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pandeglang mencatat pada 2016 ini total anggaran yang disalurkan ke 326 desa mencapai Rp 339 miliar. Dana ini gabungan dari Dana Desa (DD) yang bersumber dari pemerintah pusat sebesar Rp 205 Milyar, Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang Rp 125 Miliar, dana bagi hasil pajak dan retribusi Rp 9,5 Miliar. Jika pembagiannya diratakan, maka masing-masing desa di Kabupaten Pandeglang dalam satu tahun mendapatkan bantuan dana Rp 1 Miliar.

Namun demikian, penyaluran dana bantuan khusus DD disesuaikan dengan beberapa indikator yang ada di desa masing-masing. Kepala BPMPD Pandeglang Drs. Ramadani, M.Si menyatakan, Pemerintah Kabupaten Pandeglang sudah sejak lama mengalokasikan bantuan untuk desa yakni melalui program ADD. Setelah terbitnya Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2004, bantuan untuk desa naik tajam. “Terus bertambahnya bantuan keuangan untuk desa patut kita syukuri. Ini merupakan komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah menjadikan desa desa di Pandeglang maju dan berkembang. Kita tahu PAD Pandeglang masih sangat kecil sehingga adanya bantuan keuangan untuk desa ini akan bisa memaksimalkan pembangunan daerah,” demikian kata Ramadani.
Ramadani juga mengatakan, bantuan keuangan ini wajib dipergunakan dengan baik dan bertanggungjawab. Menurtunya, secara khusus Bupati Pandeglang juga sudah memberikan pedoman penggunaan dana desa ini dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 142.2/582/-BPMPD/2016. Menurutnya SE Bupati ini merujuk pada Peraturan Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa serta Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. “Surat Edaran ini harus dijadikan pedoman atau rambu-rambu bagi para kepala desa.” (**)